PADANG, SUMATERA BARAT - 21 JUNI 2025 – Sebuah riak kekecewaan melanda jagat pers di Sumatera Barat. Ketua KJI (Kolaborasi Jurnalis Indonesia), Andarizal, dengan nada tegas dan penuh penyesalan, menyuarakan kritik kerasnya terhadap sikap bungkam Rizky Wahyudi, seorang pegawai penting di Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V Padang. Bagi Andarizal, kebisuan seorang pejabat publik adalah anomali yang tak bisa ditoleransi, terutama di tengah tuntutan transparansi yang semakin nyaring disuarakan masyarakat.
"Harusnya Rizky Wahyudi tidak bungkam saat dikonfirmasi atau dihubungi awak media," ujar Andarizal, sorot matanya memancarkan ketidakpuasan. Baginya, sikap ini bukan sekadar minimnya etika berkomunikasi, melainkan cerminan dari ketidaksiapan seorang pejabat dalam menghadapi sorotan publik. "Jika takut dikritik, mending berhenti saja dari posisinya sebagai orang kepercayaan Naryo Widodo selaku pucuk pimpinan di BWSS V Padang," lanjutnya, tak ragu melontarkan tantangan yang menusuk. Rasa saling menghargai, menurut Andarizal, adalah pondasi utama dalam interaksi antara pers dan pejabat publik.
Andarizal tak henti-hentinya mengingatkan Rizky Wahyudi akan perannya dan tanggung jawabnya. "Ingat, pers adalah mata dan telinga masyarakat," tegasnya, seolah ingin menyadarkan bahwa keberadaan jurnalis adalah kepanjangan tangan dari hak publik untuk tahu. "Selaku pejabat publik, Rizky Wahyudi harusnya tidak bungkam saat dihubungi atau dikonfirmasi oleh awak media."
Sentilan berikutnya terasa lebih menohok, menyentuh inti dari keberadaan seorang pejabat negara. "Hidup Saudara dibiayai oleh uang rakyat yang dipungut melalui pajak, ingat itu," ucap Andarizal dengan nada ketus. Kalimat tersebut bukan sekadar teguran, melainkan sebuah pengingat fundamental akan sumber daya yang membiayai keberlangsungan birokrasi. Oleh karena itu, akuntabilitas adalah harga mati.
Masyarakat, sambung Andarizal, memiliki hak penuh untuk mengetahui setiap geliat roda pemerintahan. "Masyarakat wajib tahu, di tahun 2025 ini kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh BWSS V Padang di Sumatera Barat," pungkas Andarizal, menutup pernyataannya dengan harapan agar dinding-dinding birokrasi yang selama ini terasa kokoh, kini mulai tersibak, memberi ruang bagi cahaya transparansi. Kritik ini menjadi alarm bagi para pejabat publik, bahwa era ketertutupan telah usai, dan akuntabilitas adalah tuntutan yang tak bisa lagi ditawar. (M)