.

PADANG, SUMATERA BARAT – Semangat mengawal cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju 100 tahun kemerdekaan, Indonesia Emas 2045, terasa kental di Ruang Rapat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Padang. Pada Kamis, 17 April 2025, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melalui Komite IV menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pra-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026. Acara yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi DPD RI terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 serta memberikan pertimbangan terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rancangan APBN (RAPBN) TA 2026.

Suasana pagi yang cerah di kampus ternama Sumatera Barat ini menjadi saksi bisu komitmen DPD RI dalam menjaring aspirasi daerah. Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Novita Anakotta, S.H., M.H., dengan penuh semangat membuka secara resmi forum diskusi yang strategis ini. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan rasa syukur atas kehadiran para peserta dan menyampaikan apresiasi kepada Universitas Andalas atas kesediaan menjadi tuan rumah acara penting ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang turut hadir.

Lebih lanjut, Novita Anakotta menekankan betapa krusialnya RKP Tahun 2026 sebagai jembatan penghubung dalam transisi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Beliau berharap agar RKP mendatang dapat memuat program-program inovatif yang mampu menghasilkan dampak signifikan bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional. Tak kalah penting, KEM-PPKF dalam RAPBN 2026 juga menjadi sorotan, mengingat perannya yang vital dalam memastikan kebijakan fiskal sejalan dengan kebijakan moneter, menciptakan sinergi yang mendukung stabilitas ekonomi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, DPD RI memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai undang-undang, termasuk yang berkaitan dengan otonomi daerah dan pengelolaan keuangan negara. Komite IV DPD RI sebagai garda terdepan dalam isu keuangan negara dan daerah, mengambil peran aktif dalam memberikan rekomendasi terhadap RKP dan KEM-PPKF. Rekomendasi ini menjadi wujud nyata komitmen DPD RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai representasi daerah di tingkat nasional.

Sebagai informasi tambahan, FGD Pra-APBN TA 2026 ini tidak hanya dilaksanakan di Sumatera Barat, namun juga secara serentak di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan keseriusan DPD RI dalam menjaring aspirasi dari berbagai penjuru tanah air. Selain memberikan pertimbangan terhadap RUU APBN, DPD RI juga memiliki perhatian khusus dalam mengawal hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di setiap provinsi agar dapat terakomodir dalam RKP Tahun 2026 dan KEM-PPKF dalam RAPBN TA 2026. Harapannya, program-program prioritas daerah dapat benar-benar diperjuangkan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya di Sumatera Barat.

Dalam sambutannya, Pimpinan Komite IV DPD RI juga menyoroti beberapa permasalahan krusial yang menjadi fokus perhatian dalam penyusunan RKP dan KEM-PPKF, antara lain:

 * Ketidaksesuaian antara prioritas pembangunan pusat dan kebutuhan daerah.

 * Permasalahan anggaran dalam implementasi RKP dan RKPD.

 * Keterlambatan penyusunan dan penyampaian dokumen perencanaan.

 * Kurangnya koordinasi antar lembaga dan pemerintah daerah.

 * Ketidakpastian proyeksi ekonomi yang dapat mempengaruhi anggaran.

 * Keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan.

Berangkat dari berbagai permasalahan tersebut, Komite IV DPD RI memandang pentingnya FGD ini sebagai wadah untuk menghasilkan rekomendasi dan pertimbangan yang konstruktif bagi pemerintah pusat dalam menyusun APBN yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.

Dengan mengucap "Bismillahirrahmanirrahim," Novita Anakotta secara resmi membuka FGD Pra-APBN TA 2026. Beliau berharap diskusi yang akan berlangsung dapat memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan daerah. Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk perwakilan dari Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Bappeda Kota Padang, Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan, serta para akademisi dan civitas akademika Universitas Andalas, termasuk para narasumber ahli di bidang perencanaan pembangunan dan keuangan negara. Semangat kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan DPD RI diharapkan dapat menghasilkan APBN yang lebih berkualitas dan berpihak pada kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. (And/Jr) 

PADANG – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), H. Muslim M. Yatim Lc. MM, menggelar acara Halal Bi Halal dan silaturahmi Lebaran Idul Fitri 1 Syawal 1446 H/2025 M di kediamannya di Kampung Durian, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, pada Rabu (3/4/2025). Acara ini dihadiri oleh sejumlah insan media dan wartawan.

Dalam sambutannya, H. Muslim Yatim menyampaikan rasa bahagia dan terima kasih atas kehadiran para awak media. Ia menyoroti makna mendalam dari perayaan Lebaran kali ini, terutama dengan tidak adanya perbedaan pelaksanaan Salat Idul Fitri di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Seperti dapat kita saksikan kemarin saat pelaksanaan Salat Ied, di mana-mana masjid dan lapangan penuh jamaah. Saya sendiri kemarin menjadi khatib di lapangan kantor gubernur, dan sungguh luar biasa membludaknya umat hingga sepanjang Jalan Sudirman sampai ke pekarangan rumah gubernur," ujar Buya Muslim, sapaan akrabnya.

Buya Muslim menambahkan, momen persatuan pelaksanaan Lebaran antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), didukung oleh cuaca yang cerah, merupakan kejadian yang jarang terjadi. Ia berharap persatuan ini dapat terus dipertahankan, menghargai perbedaan metode penentuan 1 Syawal melalui Rukyah dan Hisab.

Membahas perannya sebagai anggota DPD-RI, Buya Muslim menyatakan kenyamanannya bekerja di pemerintahan saat ini, di mana publikasi dengan pemerintah dapat menjembatani berbagai komponen masyarakat. Ia menilai, berbeda dengan sebelumnya, kini terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, termasuk dengan Presiden Prabowo, yang diharapkan dapat membawa kebaikan khusus bagi Sumatera Barat.

Lebih lanjut, Buya Muslim mengungkapkan hasil pertemuan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Pertanian Andi Sulaiman. Dalam pertemuan tersebut, Sumatera Barat mendapatkan perhatian terkait potensi pengembangan perkebunan, sejalan dengan daerah lain seperti Sulawesi dan Papua.

"Jujur saja, Sumatera Barat tidak kekurangan lahan untuk pangan. Kita memiliki berbagai jenis beras berkualitas seperti Beras Solok, Beras Anak Daro, dan Sokan. Meskipun demikian, terkadang beras kita dianggap kurang baik karena pedagang Sumatera Barat cenderung menjual beras yang paling bagus," kelakar Buya Muslim.

Terkait ketersediaan pangan, Buya Muslim memastikan bahwa stok beras di Sumatera Barat aman dan merupakan yang terbaik di Indonesia. "Beras kita terbaik di Indonesia, dan ketika saya bertanya kepada Menteri Pangan, kita tidak kekurangan stok beras, Insya Allah aman," pungkas H. Muslim M. Yatim.

Diketahui, H. Muslim Muhammad Yatim merupakan seorang pengajar, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan mubalig. Ia menjabat sebagai anggota DPD-RI untuk periode 2019-2024 dan 2024-2029. Sebelumnya, ia telah mengabdi sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama tiga periode, dari tahun 2004 hingga 2019. (Rin) 

PADANG PARIAMAN - Kondisi memprihatinkan infrastruktur di Korong Padang Kabau, Nagari Malai V Suku Timur, Kecamatan Batang Gasan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, menjadi sorotan tajam. Bagaimana tidak, jembatan yang menjadi urat nadi perekonomian warga hanya terbuat dari batang kelapa, sementara jalan utama sepanjang 2,4 kilometer dibiarkan rusak parah.

"Ini bukan lagi jalan, tapi kubangan kerbau! Jembatannya? Jangan tanya, bikin jantung mau copot setiap lewat," keluh seorang petani setempat, menggambarkan betapa sulitnya mereka beraktivitas sehari-hari.

Menanggapi keluhan tersebut, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, H. Beny Saswin Nasrun, langsung turun tangan. Pada Sabtu, 22 Februari 2025, ia meninjau langsung lokasi dan menyaksikan sendiri kondisi yang memprihatinkan tersebut.

"Masyarakat di sini hidup dari hasil pertanian. Dengan kondisi jalan dan jembatan seperti ini, bagaimana mereka bisa memasarkan hasil panennya? Ini jelas mengancam perekonomian mereka," tegas Beny Saswin, prihatin.

Jembatan batang kelapa yang reyot itu menjadi satu-satunya akses penghubung antar korong. Setiap hari, para petani mempertaruhkan nyawa saat melintasinya, membawa hasil bumi mereka untuk dijual ke pasar. Tak jarang, hasil panen mereka rusak atau busuk karena terlambat sampai tujuan.

"Kami berharap pemerintah segera membangun jembatan yang layak dan memperbaiki jalan ini. Kami ingin hidup layak, seperti masyarakat di daerah lain," harap warga dengan suara penuh harap.

Beny Saswin berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat ini hingga tuntas. Ia akan mendorong pemerintah daerah untuk segera mengalokasikan anggaran perbaikan infrastruktur di Korong Padang Kabau.

"Ini bukan sekadar masalah jalan dan jembatan, tapi masalah kemanusiaan. Masyarakat di sini berhak mendapatkan akses infrastruktur yang layak," pungkasnya.

Editor: Rini

DANG PARIAMAN - Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, H. Beny Saswin Nasrun, dari Fraksi Partai Demokrat, aktif menjemput aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, Kabupaten Padang Pariaman, melalui kegiatan reses masa sidang tahun 2024-2025. Reses ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, usulan, dan masukan langsung kepada wakil rakyatnya.

Fokus utama reses kali ini adalah isu-isu yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di tingkat nagari, terutama terkait infrastruktur, pertanian, dan perkebunan. H. Beny Saswin Nasrun melaksanakan dialog langsung dengan masyarakat di beberapa lokasi, termasuk Nagari 5 Suku Timur, Kecamatan Batang Gasan; Nagari Sunggiliang, Korong Rimbo Panjang, Nagari Sungai Abang, dan Nagari Punggung Kasiak, Kecamatan Lubuk Alung.

"Reses ini adalah kesempatan bagi saya untuk mendengarkan langsung suara masyarakat. Saya ingin mengetahui apa saja permasalahan yang mereka hadapi, dan apa saja yang mereka butuhkan," ujar H. Beny Saswin Nasrun.

Setelah melaksanakan reses, H. Beny Saswin Nasrun meninjau langsung beberapa lokasi yang menjadi perhatian masyarakat, terutama terkait infrastruktur irigasi. Ia berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat.

"Saya akan berupaya semaksimal mungkin untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Saya akan sampaikan aspirasi ini kepada pemerintah daerah dan provinsi, agar segera ditindaklanjuti," tegasnya.

Reses ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Mereka merasa senang karena aspirasi mereka didengarkan langsung oleh wakil rakyatnya.

"Kami sangat berterima kasih kepada Pak Beny Saswin Nasrun yang telah datang dan mendengarkan aspirasi kami. Kami berharap aspirasi kami dapat segera direalisasikan," ujar salah seorang warga.

Reses ini merupakan wujud nyata komitmen H. Beny Saswin Nasrun dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat, dengan menjalin komunikasi aktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah pemilihannya. (Rin) 

Korong Rimbo Panjang, Nagari Sungai Abang, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, menjadi saksi bisu kunjungan hangat H. Beny Saswin Nasrun, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, pada Kamis, 20 Februari 2025. Kunjungan ini disambut dengan meriah oleh berbagai elemen masyarakat, mencerminkan kedekatan dan harapan besar warga terhadap wakil rakyat mereka.

Suasana penuh keakraban terasa sejak awal kedatangan H. Beny Saswin Nasrun. Para perangkat nagari, mulai dari camat, wali nagari, hingga tokoh-tokoh masyarakat seperti urang tuo dan bundo kanduang, turut hadir menyambut. Tak ketinggalan, antusiasme juga terpancar dari para pemuda-pemudi, kelompok tani, dan ibu-ibu majelis taklim yang memadati lokasi acara.

Kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi biasa. H. Beny Saswin Nasrun hadir untuk menyerap aspirasi masyarakat, mendengarkan langsung keluh kesah dan harapan mereka. Berbagai persoalan pun mengemuka, mulai dari perbaikan infrastruktur seperti irigasi dan penerangan jalan, hingga kebutuhan akan bantuan bibit ikan dan seragam majelis taklim.

H. Beny Saswin Nasrun menunjukkan keseriusannya dalam menanggapi aspirasi tersebut. Ia langsung meninjau kondisi irigasi Sungai Abang Dalam bersama tokoh masyarakat setempat, sebagai langkah awal untuk mencari solusi terbaik. Komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat pun semakin menguat di benak warga.

Kehadiran H. Beny Saswin Nasrun di Korong Rimbo Panjang membawa angin segar bagi masyarakat. Mereka merasa didengar dan diperhatikan oleh wakil rakyatnya. Kunjungan ini menjadi bukti nyata bahwa komunikasi antara pemimpin dan masyarakat adalah kunci utama dalam membangun daerah yang lebih baik. (Rin) 

PADANG - Andree Algamar menjelaskan, KUA dan PPAS APBD Kota Padang 2025 nantinya terdiri dari kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah Kota Padang.

Andree menyebutkan pada 2025 pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 2,62 triliun. Jika dibandingkan dengan 2024 sebesar Rp. 2,53 triliun, pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp. 93,3 miliar atau naik sebesar 3,7 persen.

Rencana pendapatan daerah ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang sebesar Rp. 914 miliar, pendapatan transfer Rp. 1,7 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 3,7 miliar.

"Anggaran ini akan kita alokasikan diantaranya, untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur pelayanan publik, belanja pegawai, pendidikan dan pelatihan ASN," sebut Pj. Wako. **