.

PADANG - Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) meningkatkan kesiapsiagaan pengamanan pasca-libur Hari Raya Idul Fitri dengan fokus utama pada keamanan tempat wisata dan kelancaran arus balik. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya S. S. M. Tr.A.P., menyatakan bahwa personel gabungan telah disiagakan untuk memastikan kenyamanan masyarakat yang masih menikmati liburan dan yang akan kembali ke daerah masing-masing.

"Kami memastikan pengamanan di tempat-tempat wisata tetap optimal karena masih banyak masyarakat yang memanfaatkannya untuk berlibur. Selain itu, kesiapan arus balik menjadi prioritas agar perjalanan masyarakat tetap aman dan lancar," ujar Kombes Pol Susmelawati Rosya di Padang, Kamis (3/4/2025).

Menurutnya, Polda Sumbar telah menempatkan sejumlah personel di berbagai titik strategis, terutama di kawasan wisata yang ramai dikunjungi dan sepanjang jalur utama arus balik. Langkah ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada wisatawan dan memastikan kelancaran lalu lintas bagi para pemudik.

Selain fokus pada pengamanan wisata dan arus balik, Polda Sumbar juga tetap mengantisipasi potensi terjadinya bencana alam. Mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu dan berpotensi hujan lebat serta longsor di beberapa wilayah Sumatera Barat, kepolisian telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan.

"Kami juga menyiagakan personel untuk penanganan potensi bencana alam. Koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan agar jika terjadi situasi darurat, penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan efektif," tambah Kabid Humas.

Polda Sumbar mengimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati selama beraktivitas, baik saat berwisata maupun dalam perjalanan arus balik. Masyarakat juga diminta untuk memanfaatkan posko-posko pengamanan dan pelayanan yang telah disediakan di sepanjang jalur utama jika membutuhkan bantuan atau informasi.

Dengan kesiapan personel dan koordinasi lintas instansi ini, Polda Sumbar berharap masyarakat dapat menikmati sisa masa libur dengan aman dan nyaman, serta perjalanan arus balik dapat berjalan lancar dan kondusif.

Editor: Andarizal

PADANG - 2 APRIL 2025 - Kepolisian Daerah Sumatra Barat (Sumbar) mencatat adanya penurunan signifikan jumlah kendaraan yang memasuki wilayah provinsi tersebut selama periode mudik Lebaran 2025. Sebanyak 21.261 kendaraan tercatat melintasi perbatasan Sumbar, menunjukkan penurunan dibandingkan angka 31.954 kendaraan pada momen mudik Lebaran tahun sebelumnya (2024).

Kapolda Sumbar, Irjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA, menyampaikan informasi ini di Padang, Rabu (2/4/2025). Ia menjelaskan bahwa data tersebut dihimpun dari pencatatan di berbagai titik perbatasan provinsi yang dijaga ketat oleh jajaran kepolisian.

"Berdasarkan pencatatan di perbatasan provinsi Sumbar, jumlah kendaraan yang masuk mencapai 21.261 kendaraan," ujar Kapolda Gatot.

Lebih lanjut, Kapolda merinci bahwa Polda Sumbar memiliki lima Kepolisian Resor (Polres) yang menjadi garda terdepan dalam memantau arus kendaraan yang masuk dari provinsi tetangga. Polres Pesisir Selatan menjadi gerbang utama bagi pemudik yang datang dari arah Bengkulu. Sementara itu, Polres Pasaman menyambut kendaraan dari Sumatra Utara dan sekitarnya. Bagi para pemudik yang bergerak dari arah Riau dan provinsi lainnya, pintu masuk utama adalah wilayah hukum Polres Lima Puluh Kota. Dua Polres lainnya, Dharmasraya dan Solok Selatan, turut memantau dan mencatat kendaraan yang masuk dari arah Jambi dan sebagian Riau.

Data yang dihimpun menunjukkan bahwa kendaraan roda empat masih mendominasi arus mudik yang memasuki Sumatra Barat. Meskipun terjadi penurunan jumlah kendaraan secara keseluruhan, kepadatan di beberapa titik masih menjadi perhatian pihak kepolisian.

"Memang ada beberapa titik yang menjadi perhatian karena masih sering terjadi kemacetan seperti di jalur Padang Pariaman ke Bukittinggi," ungkap Kapolda. Jalur ini memang dikenal sebagai salah satu jalur utama yang menghubungkan dua kota besar di Sumbar dan kerap mengalami peningkatan volume kendaraan, terutama saat musim libur panjang seperti Lebaran.

Menyikapi kondisi tersebut, Irjen. Pol. Gatot Tri Suryanta mengimbau kepada seluruh masyarakat yang melakukan perjalanan mudik untuk tetap berhati-hati dan mengutamakan keselamatan. Ia menekankan pentingnya menjaga kondisi fisik dan tidak memaksakan diri untuk terus berkendara jika sudah merasa lelah.

"Kami mengimbau para pengendara agar selalu berhati-hati dan mengutamakan keselamatan saat berkendara, dan tidak perlu memaksakan diri jika kondisi tubuh sudah lelah. Manfaatkan pos-pos polisi yang tersedia untuk beristirahat sejenak," pesannya.

Di tengah arus mudik yang terpantau lancar, sejumlah pemudik menyampaikan apresiasi atas kinerja aparat kepolisian di Sumatra Barat. Ririn (34), seorang pemudik asal Surabaya, berbagi pengalamannya. "Sumbar memang keren, meskipun ada sedikit kemacetan, petugas polisi sangat sigap mengatur lalu lintas. Alhamdulillah, kemacetan bisa segera teratasi," ungkapnya.

Senada dengan Ririn, Raju (24), pemuda asal Bukittinggi yang merantau ke Jakarta, juga memberikan pujian. Ia mengaku sangat terbantu dengan keberadaan posko pengamanan Lebaran. "Saat saya lelah mengemudi dan memutuskan untuk beristirahat di posko polisi, saya disambut dengan ramah. Pokoknya, jajaran Polda Sumbar dalam mengatasi arus mudik Lebaran ini mantap!" ujarnya dengan antusias.

Testimoni dari Ririn dan Raju ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan seperti potensi kemacetan di beberapa titik, kesiapsiagaan dan keramahan petugas kepolisian di Sumatra Barat memberikan pengalaman positif bagi para pemudik yang kembali ke kampung halaman untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Pihak kepolisian sendiri terus berupaya untuk memastikan kelancaran dan keamanan arus mudik hingga berakhirnya masa libur Lebaran. 

Editor:Andarizal

PADANG, 23 Maret 2025 - Di tengah sorotan atas prestasi olahraga yang gemilang di Lapangan Tenis Indoor Universitas Negeri Padang (UNP), isu dugaan korupsi dalam proyek pembangunannya senilai Rp16 miliar masih menjadi perhatian masyarakat Sumatera Barat. Meskipun fasilitas modern ini telah menjadi kebanggaan daerah dan pusat pembinaan atlet muda, rasa penasaran dan kekhawatiran publik terkait potensi penyelewengan dana tetap ada.

Menanggapi kontroversi yang beredar, Prof. Ganefri, Ph.D., Mantan Rektor Universitas Negeri Padang (UNP), memberikan klarifikasi terkait kontroversi proyek pembangunan Lapangan Tenis Indoor UNP. Dalam keterangannya, Ganefri menegaskan bahwa tidak ada kerugian negara yang terjadi dalam proyek tersebut.

Ganefri menjelaskan bahwa permasalahan utama terletak pada kontraktor awal yang tidak mampu menyelesaikan pembangunan sesuai kontrak. Akibatnya, UNP mengambil tindakan tegas dengan mem-blacklist kontraktor tersebut dan mencairkan jaminan penawaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Terkait lapangan tenis dulu kontraktornya tidak mampu menyelesaikan pembangunan sesuai dengan kontrak yang ditandatangani dengan PPK, sehingga kontraktornya di blacklist dan jaminan penawarannya dicairkan oleh PPK," ujar Ganefri.

Lebih lanjut, Ganefri menegaskan bahwa langkah pencairan dana jaminan pelaksanaan oleh asuransi justru menguntungkan pihak UNP. "Setahu kami tidak ada unsur kerugian negara dalam hal ini. Bahkan Negara / UNP diuntungkan dengan pencairan dana jaminan pelaksanaannya oleh Asuransi," tambahnya.

Setelah melalui proses pendampingan oleh Datun Kejaksaan Negeri Padang dan lelang ulang, pembangunan lapangan tenis indoor ini akhirnya dapat diselesaikan pada tahun 2020. Ganefri menekankan bahwa proses lelang ulang dilakukan setelah perhitungan ulang kondisi bangunan. "Kemudian pembangunan dilanjutkan setelah didampingi oleh Datun Kejaksaan Negeri Padang setelah dilakukan perhitungan kembali kondisi bangunan dan dilelang kembali. Kalau tidak salah Tahun 2020 Bangunan ini telah selesai," jelasnya.

Meskipun demikian, Ganefri mengakui bahwa Kejaksaan Negeri Padang sempat mengumpulkan keterangan dari PPK dan pejabat terkait lainnya, menyusul adanya pengaduan dari masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa proses tersebut hanya sebatas pengumpulan keterangan.

"Ketika itu kejaksaan negeri Padang baru sebatas mengumpulkan keterangan dari PPK dan pejabat yang terkait dengan masalah ini karena ada pengaduan masyarakat ketika itu," ungkapnya.

Dengan adanya penjelasan ini, Prof. Ganefri berharap dapat meluruskan persepsi publik mengenai pembangunan Lapangan Tenis Indoor UNP. Ia menegaskan bahwa pihak universitas telah bertindak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan dalam proyek tersebut. 

Editor: Andarizil