PADANG - Di jantung Kota Padang, tepatnya di Auditorium Gubernur Sumatra Barat, gema kewaspadaan menggantung di udara pada Rabu pagi yang cerah, 7 Mei 2025. Ruangan dipenuhi wajah-wajah serius namun penuh tekad – para pemimpin, pengambil kebijakan, dan garda terdepan penanggulangan bencana berkumpul untuk merajut strategi masa depan di tanah yang tak pernah luput dari ancaman gempa, tsunami, hingga erupsi gunung berapi. Ini bukanlah pertemuan biasa; ini adalah Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Tahun 2025, sebuah momen krusial untuk memperkuat benteng pertahanan Sumatra Barat dari amukan alam.
Di antara barisan para pemangku kepentingan, tampak sosok Srikandi Ranah Minang, Lisda Hendrajoni, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, yang kehadirannya membawa representasi suara masyarakat di tingkat nasional. Dengan sorot mata tajam dan suara penuh penekanan, Lisda tak sekadar hadir; ia menyerukan urgensi yang mendalam: pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana yang tak hanya sesaat, namun berkelanjutan, mengakar kuat dalam setiap denyut nadi pembangunan daerah.
"Komitmen kami untuk mendukung upaya-upaya penanggulangan bencana di Sumatra Barat tak pernah surut," ujar Lisda, kata-katanya memantulkan keprihatinan mendalam terhadap tanah kelahirannya yang menyimpan potensi bencana yang kompleks. Bagi Lisda, keberadaan dan sinergi antarinstansi adalah kunci utama. Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, ini menjadi wadah vital untuk mengukuhkan simpul-simpul koordinasi tersebut.
Suasana rapat kian intens kala Letjen TNI Suharyanto mengambil alih mikrofon. Dengan nada tegas, ia mengingatkan bahwa di tengah relatif tidak masifnya frekuensi bencana nasional dari Januari hingga Mei 2025, kewaspadaan tak boleh mengendur, terutama di wilayah sepaket potensi bencana seperti Sumatra Barat. Prioritas utama tetaplah kesiapsiagaan dan langkah mitigasi proaktif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, dari pemerintah hingga organisasi relawan yang turut hadir memenuhi ruangan.
"Kita semua sepakat bahwa pencegahan sebelum bencana terjadi itu sangat, sangat penting," ujar Kepala BNPB, menekankan filosofi di balik setiap upaya mitigasi. Rapat koordinasi ini, baginya, adalah sarana strategis untuk memastikan kolaborasi lintas sektor berjalan mulus, bagai orkestra yang memainkan nada penyelamatan jiwa.
Lisda menambahkan dimensi praktis yang tak kalah penting. Ia dengan lugas meminta pemerintah daerah, baik di level kabupaten/kota maupun provinsi, untuk lebih "jemput bola" ke pusat, terutama BNPB RI. Mengajukan proposal bukan akhir dari cerita; ia harus dikawal, diperjuangkan realisasinya, dan tentu saja, diiringi dengan pengawasan dan pelaksanaan yang penuh tanggung jawab di daerah. "Tentu kami di Komisi VIII juga siap menjembatani hal tersebut," tawar Lisda, membuka pintu kerja sama legislatif untuk kelancaran proses ini.
Diskusi kemudian menyentuh ranah kebijakan nasional. Letjen TNI Suharyanto menyampaikan kabar penting: arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang telah menempatkan penanggulangan bencana sebagai bagian integral dari program prioritas nasional, termaktub dalam Asta Cita. Ini bukan sekadar wacana; Presiden menginstruksikan BNPB untuk secara intensif mendampingi pemerintah daerah, termasuk Sumatra Barat, melalui seluruh tahapan penanganan bencana – mulai dari sebelum kejadian (mitigasi), saat darurat, hingga pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).
Mengingat luka akibat bencana besar yang melanda Sumatra Barat pada Mei 2024 lalu masih terasa, BNPB tidak tinggal diam. Suharyanto menyebutkan berbagai bentuk bantuan telah disalurkan, tak hanya logistik kesiapsiagaan untuk masa mendatang, tetapi juga bantuan vital pascabencana. Pembangunan tempat pengungsian sementara dan distribusi logistik darurat di berbagai kabupaten dan kota menjadi bukti nyata kehadiran negara di saat-saat sulit.
Rapat koordinasi pun usai, meninggalkan gaung komitmen yang kuat di antara para peserta. Dari Auditorium Gubernur, pesan itu menggema: Sumatra Barat mungkin bersemayam di cincin api Pasifik, namun dengan sinergi yang kokoh antara pemerintah pusat, daerah, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat, kesiapsiagaan adalah kunci untuk merajut masa depan yang lebih tangguh dan aman di Ranah Minang. Langkah-langkah konkret yang disepakati hari itu diharapkan menjadi fondasi kokoh untuk menghadapi tantangan kebencanaan di tahun 2025 dan generasi mendatang. (Irmon)